SNI Berikan Penghargaan kepada Dirjen PSDKP Dr. Pung Nugroho dalam Peringatan International Day for The Fight Against IUU Fishing 2025

Pati – Solidaritas Nelayan Indonesia memberikan penghargaan khusus kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, atas dedikasi dan komitmennya dalam pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal serta perlindungan terhadap nelayan Indonesia.

Pemberian penghargaan ini dalam rangka memperingati International Day for The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Penghargaan ini diberikan dalam acara yang diselenggarakan secara luring oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye global yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2017, dengan tujuan untuk memerangi ancaman serius IUU Fishing terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan kedaulatan Negara,” kata Ketua SNI, Hadi Sutrisno dalam keterangan tertulis, Sabtu 7 Juni 2025.

SNI  menilai kepemimpinan Dr. Pung Nugroho, Direktorat Jenderal PSDKP telah menunjukkan langkah konkret di lapangan. Terutama dengan menangkap kapal-kapal asing pencuri ikan yang melanggar hukum dan kedaulatan Indonesia. Tindakan tegas tersebut tidak hanya menyelamatkan potensi ekonomi perikanan nasional, tetapi juga merepresentasikan implementasi nyata amanat Konstitusi UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemberian penghargaan ini juga menjadi bentuk apresiasi moral dari komunitas nelayan terhadap negara yang hadir membela hak-hak mereka. SNI juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga organisasi nelayan — untuk terus menjaga keberlanjutan sumber daya laut sebagai warisan bangsa dan pilar utama ekonomi biru.

“Dengan semangat peringatan internasional ini, SNI berharap bahwa upaya perlindungan nelayan dan penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing terus ditingkatkan secara profesional, berkeadilan, dan menjunjung tinggi kedaulatan Republik Indonesia,” ungkapnya.